Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta

  • Gender bukan didasarkan pada perbedaan biologis
prev next
BeritaPencanangan BBGRM XIV dan HKG PKK ke-45 Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017
08/05/2017


Yogyakarta, BPPM - Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIV dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-45 tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017  yang dilaksanakan pada  hari Rab [ ... ]


BeritaTEMU HATI #8
08/05/2017

Yogyakarta, BPPM - Forum Anak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu wadah bagi anak - anak di Provinsi DIY untuk mengeksprisikan bentuk kreatifitas, ide, dan gagasannya. Dalam rangka memperingati Ha [ ... ]


BeritaTemu Daerah PUSPA 2017
28/04/2017

  Yogyakarta, BPPM - Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menga [ ... ]


BeritaSarahsehan Peringatan Hari Kartini 2017
06/04/2017

Yogykarta - BPPM, Sebagai Instansi Pemerintah yang mengampu urusan Pemberdayaan Kaum Perempuan, khususnya di DIY. BPPM bekerja sama dengan beberapa organisasi wanita di lingkup DIY diataranya, TP PKK  [ ... ]


BeritaTMMD SENGKUYUNG KE 98 TAHUN 2017
06/04/2017
article thumbnail

Yogyakarta, - BPPM - Mengangkat tema “DENGAN SEMANGAT KEMANUNGGALAN TNI-RAKYAT KITA PERCEPAT PEMBANGUNAN DI DAERAH GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN WILAYAH  [ ... ]


BeritaHARI PEREMPUAN INTERNASIONAL DIY TAHUN 2017
29/03/2017




Yogyakarta,- BPPM – Selasa, 21 Maret 2017 di Balai Kunthi, Komplek Gedung Mandala Bhakti Wanita Tama Yogyakarta, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY menyelenggarakan Kegiatan  Sar [ ... ]


Materi lainnya...

BPPM Daerah Istimewa Yogyakarta

TENTANG KAMI

 

 

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

 

Jl. Raden Rangga II No.30 Prenggan Kotagede Yogyakarta. Telp. (0274) 562714

Fax. 558402

 

Badan Pemberdayaan Perempuan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, BPPM merupakan bentukan dari Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2004.

Badan Pemberdayaan Perempuan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pendukung kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan Perempuan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Keluarga Berencana.

Adapun susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

  1. Kepala Badan.
  2. Sekretariat terdiri sub bagian Program, Data dan Teknologi Informasi, sub bagian keuangan, dan subbagian Umum.
  3. Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan terdiri dari Sub bidang Pengarusutamaan Gender, sub bidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan.
  4. Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan, Sub bidang Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan dan sub bidang Data dan informasi Gender dan anak.
  5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari sub bidang Penguatan kelembagaan, sub bidang Penguatan Potensi Masyarakat,
  6. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari sub bidang kesehatan reproduksi, sub bidang pemberdayaan dan advokasi.
  7. UPT.
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perempuan, keluarga sejahtera, keluarga berencana serta masyarakat dengan fungsi sebagai berikut:

  1. Penyusunan program kerja pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana serta masyarakat.
  2. Penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana serta masyarakat.
  3. Pengembangan partisipasi dan potensi perempuan.
  4. Penyelenggaraan perlindunganhak-hak perempuan dan anak korban kekerasan.
  5. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender.
  6. Penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan dan lembaga yang peduli terhadap perempuan.
  7. Fasilitasi dan advokasi keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
  8. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
  9. Pemberian fasilitasi pemberdayaan perempuan Kabupaten/Kota.
  10. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera, dan keluarga berencana, serta masyarakat.
  11. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.
    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas fungsinya.

 

Pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

  1. Fasilitasi Pelatihan keadilan dan kesetaraan gender untuk perbaikan kondisi dan peningkatan posisi perempuan dalam kehidupan individu, keluarga maupun masyarakat.
  2. Fasilitasi peningkatan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan, termasuk organisasi perempuan.
  3. Fasilitasi perlindungan perempuan dan anak, meliputi konsultasi, advokasi, pendampingan dan penanganan kasus.
  4. Fasilitasi bantuan peningkatan kualitas hidup untuk perlindungan perempuan dan anak.
  5. Fasilitasi pengembangan lembaga ekonomi perdesaan untuk peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
  6. Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa/Kelurahan.
  7. Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
  8. Fasilitasi pendistribusian Raskin
  9. Fasilitasi Tentara Manunggal Masuk Desa
  10. Fasilitasi penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.
  11. Fasilitasi perlindungan hak reproduksi individu dan promosi pelayanan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
  12. Fasilitasi Pembinaan Peranserta Masyarakat (Advokasi dan Konseling) untuk Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi yang Mandiri.